Tuesday, February 26, 2013

konsep negara dan 4 pilar kebangsaan


ABSTRAKSI

            Negara merupakan kumpulan suatu kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang memiliki sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan bersama demi kesejahteraan seluruh warga negaranya.
            Indonesia, sebagai sebuah negara yang tentunya memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan demi kesejahteraan rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan cita-cita itulah, diperlukan pilar-pilar untuk menopang keberlangsungan negara Indonesia. Indonesia memiliki 4 pilar utama yang kita kenal dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika.
            Pancasila sebagai pilar pertama sekaligus utama merupakan ideologi bangsa yang perannya tidak perlu diragukan lagi. Sebagai sebuah ideologi, selayaknya Pancasila ditanamkan dalam setiap benak masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur yang terdapat dalam Pancasila, yakni terciptanya masyarakat Indonesia yang religius, adil dan demokratis.
            Pilar kedua adalah UUD 1945 yang merupakan undang-undang pelopor di Indonesia. Sebagai pelopor segala peraturan di Indonesia, UUD 1945 merupakan dasar utama sekaligus landasan dalam membuat segala peraturan di Indonesia. Tidak ada satupun peraturan di Indonesia yang boleh menyimpang dari UUD 1945 karena UUD 1945 begitu sakral peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
            Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilar selanjutnya. Berfungsi sebagai pengikat sekaligus penjaga kesatuan Indonesia. Karena dalam prinsip ini, Indonesia adalah satu, tidak boleh terpisah atau dipisah-pisahkan karena bentuk negara Indonesia adalah Republik yang berasaskan persatuan dan kesatuan sehingga terciptalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
            Pilar yang terakhir adalah Bhineka Tunggal Ika. Sebagai semboyan utama negara Indonesia, pernannya tidak boleh dianggap remeh karena semboyan inilah yang mampu menyatukan negara Indonesia secara keseluruhan meski memiliki ratusan suku bangsa dengan berbagai macam bahasa, adat istiadat serta agama yang berbeda. Semboyan yang memiliki makna “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua” inilah yang pada akhirnya dinilai mampu menjaga kesatuan Indonesia.
            Segenap elemen yang merupakan pilar kebangsaan Indonesia selayaknya mampu kita jaga dan kita bina sehingga negara Indonesia mampu mewujudkan cita-cita luhurnya untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.
PENDAHULUAN

            Kesadaran Kebhinekaan Tunggal Ika dalam Berbangsa  dan Bernegara merupakan perwujudan Pancasila, sehingga memandang bentuk Negara  sebagai NKRI  merupakan pemandangan yang final.
Dalam berbagai wacana selalu terungkap bahwa telah menjadi kesepakatan bangsa adanya empat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Bahkan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah bersepakat dan bertekad untuk berpegang teguh serta mempertahankan empat pilar kehidupan bangsa tersebut. Empat pilar tersebut adalah (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, beberapa kalangan masih menganggap hal tersebut sebagai sekadar slogan-slogan atau jargon politik semata yang tidak jelas dalam pelaksanaannya.
Untuk itulah perlu difahami secara mendasar makna empat pilar tersebut, sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud, dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sejak tahun 1951, bangsa Indonesia, dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951, menetapkan lambang negara bagi negara-bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.  Ketetapan tersebut dikukuhkan dengan perubahan UUD 1945 pasal 36A yang menyebutkan: ”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”  Lambang negara Garuda Pancasila mengandung konsep yang sangat esensial dan merupakan pendukung serta mengikat pilar-pilar dimaksud. Burung Garuda yang memiliki 17 bulu pada sayapnya, delapan bulu pada ekornya, 45 bulu pada leher dan 19 bulu pada badan di bawah perisai, menggambarkan tanggal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perisai yang digantungkan di dada Garuda menggambarkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sementara itu Garuda mencengkeram pita yang bertuliskan ”Bhinneka Tunggal ika,” menggambarkan keanekaragaman komponen bangsa yang harus dihormati, didudukkan dengan pantas dan dikelola dengan baik. Dengan demikian terjadilah suatu kesatuan dalam pemahaman dan mendudukkan pilar-pilar tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara[[1]].
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia mengandung konsep dan prinsip yang sangat mendasar yakni keinginan merdeka bangsa Indonesia dari segala macam penjajahan. Tidak hanya merdeka atau bebas dari penjajahan fisik tetapi kebebasan dalam makna yang sangat luas, bebas dalam mengemukakan pendapat, bebas dalam beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari segala macam bentuk penjajahan modern. Konsep kebebasan ini yang mendasari pilar yang empat dimaksud.



PEMBAHASAN
           
Dalam sebuah bangunan, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan agar bangunan tersebut mampu terbangun secara megah dan kokoh. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Demikian pula halnya dengan bangunan yang berupa suatu bangsa, membutuhkan pilar yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana.
Tentu, asal muasal pilar dalam suatu bangunan tidaklah dipilih secara acak. Pasti ada beberapa kriteria yang harus sesuai dengan bangunan itu sendiri. Kaitannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pilar tersebut haruslah sesuai dengan cita-cita dan kepribadian bangsa. Indonesia sebagai sebuah bangsa tentunya menginginkan pilar yang mampu mengayomi segenap masyarakatnya, yang tentunya harus mampu menjamin kokoh berdirinya negara, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa. Untuk itulah pada akhirnya dibentuk empat pilar kebangsaan Indonesia.

1.      PILAR PANCASILA
Berbagai pertanyaan selalu mengiringi pemilihan Pancasila sebagai pilar pertama dan utama bagi Indonesia. Mengapa harus Pancasila? Apakah Pancasila itu? Atau pertanyaan yang sedikit diplomatis, seberapa relevankah Pancasila untuk mengatasi segala permasalahan dalam negeri ini?
Untuk menjawab segala permasalahan diatas, diperlukan kembali pemahaman akan konsep pilar yang sebenarnya. Pilar atau tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat, yakni disamping kokoh dan kuat, juga harus sesuai dengan bangunan yang disangganya. Misal bangunan rumah, tiang yang diperlukan disesuaikan dengan jenis dan kondisi bangunan. Kalau bangunan tersebut sederhana tidak memerlukan tiang yang terlalu kuat, tetapi bila bangunan tersebut merupakan bangunan permanen, konkrit, yang menggunakan bahan-bahan yang berat, maka tiang penyangga harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dimaksud. Demikian pula halnya dengan pilar atau tiang penyangga suatu negara-bangsa, harus sesuai dengan kondisi bangsa yang disangganya.
Indonesia merupakan negara yang besar. Dengan berbagai keberagaman yang ada di dalamnya, mulai dari beragamnya suku, agama serta adat istiadat. Berbagai keberagaman itulah yang menyebabkan Indonesia membutuhkan sebuah ideologi yang mampu mengayomi segala bentuk keberagaman tersebut. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi bangsa Indonesia yang pluralistik ini. Pancasila dinilai mampu mengakomodasi keberagaman yang terdapat dalam kehidupan di Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan.
Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manusia didudukkan sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Sedang kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kesejahteraan perorangan atau golongan[[2]].
Berbagai pertimbangan aspek diatas yang pada akhirnya melahirkan Pancasila sebagai konsep dasar negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila pada akhirnya diputuskan untuk menjadi ideologi negara Indonesia yang digunakan dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia.
a.       Berbagai Konsep yang terdapat dalam Pancasila
Konsep adalah gagasan umum dan abstrak, merupakan faham universal hasil olah fikir dan generalisasi manusia. Konsep adalah hasil konstruksi nalar manusia secara teoretik. Secara logik konsep berfungsi sebagai dalil, suatu gagasan yang memberikan makna terhadap fenomena atau hal ihwal sehingga ditemukan esensi atau hakikat dari fenomena atau hal ihwal dimaksud. Konsep dipergunakan oleh manusia untuk memberikan arti terhadap segala fenomena yang dialami oleh manusia, sekaligus sebagai acuan kritik dalam memberikan makna terhadap fenomena yang dihadapi [[3]]. Beberapa konsep yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri adalah :
Ø  Konsep Religositas
Sejak dahulu kala, masyarakat Indonesia dikenal akan kehidupannya yang religius. Ketika konsep ketuhanan yang hakiki belum ditemukan, masyarakat Indonesia telah mengenal konsep animisme dan dinamisme. Konsep mengenai kekuatan gaib yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia ini adalah konsep religiositas, suatu konsep  dasar yang terdapat dalam setiap agama maupun keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh manusia. Pancasila mengandung konsep religiositas, suatu konsep yang mengakui dan meyakini bahwa di luar diri manusia terdapat kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta, mengaturnya sehingga terjadi keselarasan dan keserasian. Sebagai akibat manusia Pancasila beriman dan bertakwa terhadap kekuatan gaib tersebut. Pancasila menyebutnya sebagai suatu panduan yang bernama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan esensi dari segala agama dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia.
Dengan berdasar Pancasila utamanya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam penyelenggaraan pemerintahan, agama didudukkan dan ditempatkan secara proporsional. Agama dihormati tetapi tidak dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dengan demikian kepentingan agama dan konsep sekular diberi tempat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar Pancasila. Pemerintahan dengan dasar Pancasila bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Pemerintahan dengan dasar Pancasila memberikan akomodasi terhadap gagasan sekular dan pemerintahan berdasar agama.
Ø  Konsep Humanitas
Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini tentunya memiliki makna mendalam yang merupakan buah pemikiran dari para pendiri bangsa ini. Humanitas merupakan suatu konsep yang mendudukkan manusia dalam tata hubungan dengan manusia yang lain. Manusia didudukkan dalam saling ketergantungan sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam keadilan dan keberadaban sebagai makhluk ciptaan Yang Maha Benar[[4]].
Dari konsep humanitas itulah yang pada akhirnya dikembangkan menjadi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang berasaskan pada penghormatan akan disposisi/kemampuan dasar manusia sebagai karunia Tuhan dengan mendudukkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya; penghormatan akan kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat; serta penghormatan sifat pluralistik bangsa Indonesia.
Ø  Konsep Nasionalitas
Masa awal pergerakan nasional diawali pada masa pendirian Budi Utomo, lalu pada 28 Oktober 1928 para pemuda bangsa ini melahirkan konsep persatuan bangsa dalam Sumpah Pemuda. Konsep inilah yang pada akhirnya dibawa oleh presiden Ir. Soekarno untuk melahirkan sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” yang berasaskan nasionalisme bangsa ini.
Adanya konsep nasionalisme mengandung asas bahwa masyarakat Indonesia telah ditanami konsep cinta pada tanah air serta rela berkorban demi bangsanya.
Ø  Konsep Sovereinitas
            Bila sila pertama, kedua dan ketiga Pancasila memberikan makna tata hubungan manusia dengan sekitarnya, maka sila keempat ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,” memberikan gambaran bagaimana selayaknya tata cara hubungan antara unsur-unsur yang terlibat kehidupan bersama, untuk selanjutnya bagaimana menentukan kebijakan dan langkah dalam menghadapi permasalahan hidup.  Kerakyatan yang ditekankan disini dapatlah bermakna segala sesuatu yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat pula. Itulah biasa kita kenal dengan konsep demokrasi.
Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata untuk membela dan mengakomodasi hak pribadi, tetapi juga harus menga-komodasi kepentingan bangsa. Bersendi pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, demokrasi yang diterapkan di Indonesia hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1)      Segala keputusan demokratis tidak dibenarkan mengarah pada timbulnya perpecahan bangsa.
2)      Dalam mengambil keputusan hendaknya selalu berpegang pada adagium bahwa negara-bangsa ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan.
3)      Hak-hak pribadi tetap dihormati tetapi selalu ditempatkan dalam kerangka terwujudnya keselarasan hidup serta kelestarian ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
4)      Keputusan demokratis bukan semata-mata mengakomodasi aspirasi dan keinginan rakyat atau warganegara tetapi harus mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5)      Praktek demokrasi yang diselenggarakan di negara lain dapat diterapkan di Indonesia dengan berpegang pada ketentuan di atas. Pengambilan keputusan dengan cara voting dibenarkan sejauh musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat mencapai hasil.
6)      Demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak semata-mata mengacu pada proses, tetapi harus memperhatikan juga tujuan yang telah menjadi kesepakatan bangsa[[5]].
Ø  Konsep Sosialitas
Konsep humanitas yang terdapat dalam Pancasila tentunya akan berkembang pada sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang bermakna untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.
Berbagai pemikiran telah diusahakan bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pasal-pasal UUD 1945 telah memberikan landasan untuk mencapai hal tersebut, di antaranya terdapat dalam pasal 33 dan 34 UDD 1945.

2.      PILAR  UNDANG-UNDANG  DASAR  1945
Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Peranan UUD 1945 didasarkan atas dasar pembukaannya. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat beberapa prinsip, diantaranya :
a.       Sumber Kekuasaan
            Di alinea ketiga disebutkan bahwa “pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,” yang bermakna bahwa sumber kekuasaan Indonesia berasal atas ridho Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pada alinea ke-empat disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat,” yang berarti bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, . . . “ hal inilah yang membuat sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem pemerintahan demokrasi dimana kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan dijalankan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
b.      Hak Asasi Manusia
Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak terumuskan secara eksplisit. Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan.
Sementara pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pasal-pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia.
c.       Sistem Demokrasi
Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam dalam alinea keempat  yang menyatakan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab,  Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Frase ini menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi.
Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia pernah berkembang yang disebut “demokrasi terpimpin,” suatu ketika “demokrasi Pancasila,” ketika lain  berorientrasi pada faham liberalisme.

3.      PILAR  NEGARA  KESATUAN  REPUBLIK  INDONESIA
Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian  sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi[[6]].
Dalam sistem pemerintahan Indonesia sendiri, meskipun menerapkan otonomi daerah, namun bukan berarti pemerintah pusat sepenuhnya tidak berperan dalam pembangunan di daerah. Memang, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang memiliki status Daerah Istimewa serta Daerah Otonomi Khusus diantaranya D.I. Jogjakarta, D.I. Aceh, DKI Jakarta, Daerah Otonomi Khusus Papua. Namun, pembentukan daerah-daerah tersebut tidak bermaksud untuk membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia terpecah, justru hal tersebut bertujuan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin terjaga kesatuannya, tidak terpecah belah dan kedaulatannya tidak terbagi.

4.      PILAR BHINNEKA  TUNGGAL  IKA
Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa, “ yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.
Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Mpu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai seboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “bhinneka”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945 yang menyebutkan :”Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam UUDnya. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu difahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya difahami bagaimana cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula.
Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta  didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh  masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.
Prinsip atau asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai: (1) inklusif, tidak bersifat eksklusif, (2) terbuka, (3) ko-eksistensi damai dan kebersamaan, (4) kesetaraan, (5) tidak merasa yang paling benar, (6) toleransi, (7) musyawarah disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Suatu masyarakat yang tertutup atau eksklusif sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkembangan tidak mungkin menghadapi arus globalisasi yang demikian deras dan kuatnya, serta dalam menghadapi keanekaragaman budaya bangsa. Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain. Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikutural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah , menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud[[7]].

PENUTUP

Dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya harus diiringi oleh dasar-dasar negara yang kuat sebagai landasan utama pembangunan bangsa ini. Semenjak Indonesia merdeka hingga kini, Indonesia memiliki pilar-pilar pembangunan yang kuat. Pilar-pilar itulah yang kita kenal dengan 4 pilar kebangsaan.
Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika merupakan pilar-pilar yang selama ini digunakan oleh Indonesia sebagai landasan dalam pembangunan dalam negaranya. Kita sebagai warga negara yang baik seharusnya mampu menjaga sekaligus menerapkan dengan baik pilar-pilar tersebut demi kelangsungan pembangunan di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan hal yang bertujuan untuk mensosialisaikan pilar-pilar kebangsaan Indonesia tersebut, mulai dari dimasukkan kedalam kurikulum sekolah hingga sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui seminar-seminar. Namun tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terkesan tak acuh dan tidak memperdulikan keadaan bangsanya.
Kini, sudah saatnya Indonesia kembali memperkuat ketahanan bangsanya melalui penguatan keempat pilar yang menjadi dasar pembangunan bagi Indonesia agar kelak Negara Kesatuan Republik Indonesia mampu berkembang menjadi negara yang makmur, adil serta sejahtera untuk mewujudkan segala cita-cita bangsa dan mengayomi kepentingan segenap rakyatnya.


Daftar Pustaka
1.                   UUD 1945
2.                   Franz Magnis – Suseno, Etika Politik, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
3.                   Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
4.                   Soeprapto, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, LPPKB.

CATATAN KAKI


[1] LPPKB, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, hal. 5
[2] LPPKB, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, hal. 15
[3] LPPKB, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, hal. 16
[4] LPPKB, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, hal 22
[5] LPPKB, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, hal 30
[6] Prof. Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal. 141
[7] LPPKB, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, hal. 99

nb: dikutip dari berbagai sumber

No comments:

Post a Comment